Soal Pengantar Ilmu Politik Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Materi Pengantar Ilmu Politik Beserta Jawaban

1. Pemberian ijin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
   a. Pelayanan
   b. Regulasi
   c. Distribusi
   d. Kompensasi
2. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh DPR tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
   a. Tidak boleh diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
   b. Segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
   c. Direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
   d. Direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
3. Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
   a. Menciptakan slogan birokrasi sebagai abdi negara
   b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
   c. Meningkatkan profesionalisme birokrat
   d. Menunjang persatuan negara yang gres lahir
4. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui seruan inisiatif perihal hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
   a. Meminta keterangan perihal kebijakan tersebut pada pemerintah
   b. Menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus
   c. Mengubah kebijakan yang dibentuk oleh Pertamina
   d. Memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
5. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru yaitu pembangunan bidang....
   a. Ekonomi
   b. Politik
   c. Sosial
   d. Budaya
6. Kecenderungan tugas yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
   a. Pembentukan legitimasi administrator yang kuat
   b. Penyeimbang kekuasaan antar lembaga
   c. Pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
   d. Pengontrol aspirasi rakyat
7. Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan....
   a. Jumlah komisi yang ada
   b. Utusan kawasan dan utusan golongan
   c. Partai politik yang duduk di DPR
   d. Departemen dalam pemerintahan
8. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
   a. Tidak sanggup mewakili semua kelompok dalam masyarakat
   b. Sulit dan mahal untuk diselenggarakan
   c. Fragmentasi partai tidak sanggup dihindari
   d. Sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas
9. Negara yang menganut sistem common law adalah....
   a. Perancis
   b. Amerika Serikat
   c. Indonesia
   d. Belanda
10. Titik awal keberhasilan usaha terhadap penegakan hak asasi wanita dalam bidang politik terjadi pada ketika perempuan....
    a. Mendapatkan penghasilan atau honor yang sepadan
    b. Mendapatkan kesempatan dalam karier dan pekerjaan
    c. Memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan
    d. Mulai memperoleh hak untuk menentukan dalam pemilu
11. Pengetahuan perihal Pilkada yang berlangsung di daerahnya, berdasarkan konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
    a. Variatif
    b. Kognitif
    c. Subyektif
    d. Obyektif
12. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
    a. Dinamik
    b. Partisipan
    c. Parokhial
    d. Sensitif
13. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh tubuh yang memiliki hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
    a. Batal
    b. Direkomendasikan kembali
    c. Diuji kembali
    d. Direvisi
14. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI mengenai Keppres No. 185 M/2004 perihal Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga telah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memutus kasus ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenang dalam hal....
    a. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
    b. Memutus sengketa kewenangan forum negara
    c. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
    d. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD
15. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, berdasarkan Heywood yaitu …. 
    1) Teori politik 
    2) Lembaga politik 
    3) Bangsa dan globalisasi
    a. Jawaban 1 dan 2 benar
    b. Jawaban 1 dan 3 benar
    c. Jawaban 2 dan 3 benar
    d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
16. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik sanggup dipakai cara …. 
    1) Persuasi 
    2) Kohesif 
    3) Intimidasi
    a. Jawaban 1 dan 2 benar
    b. Jawaban 1 dan 3 benar
    c. Jawaban 2 dan 3 benar
    d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
17. Kekejaman kaum fasis yang mengakibatkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan …. 
    1) Berbicara 
    2) Menyatakan pendapat 
    3) Beragama
    a. Jawaban 1 dan 2 benar
    b. Jawaban 1 dan 3 benar
    c. Jawaban 2 dan 3 benar
    d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
18. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
    a. Se-efektif dan seefisien mungkin
    b. Mengikutsertakan masyarakat
    c. Berorientasi pada keuntungan
    d. Mengedepankan keadilan sosial
19. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi jikalau sebelumnya pejabat yang berwenang memperlihatkan pengenalan dan pemahaman perihal Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut telah melakukan....
    a. Konflik politik
    b. Sosialisasi politik
    c. Rekrutmen politik
    d. Politik uang
20. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
    a. Informal
    b. Formal
    c. Kaku
    d. Otoritas
21. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
    a. Melobi pejabat partai
    b. Memberikan bunyi dalam pemilu
    c. Menjadi pimpinan partai politik
    d. Menjadi anggota forum swadaya masyarakat

Jawaban:

1. b. Regulasi
2. b. Segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
3. d. Menunjang persatuan negara yang gres lahir
4. b. Menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus
5. a. Ekonomi
6. c. Pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
7. c. Partai politik yang duduk di DPR
8. a. Tidak sanggup mewakili semua kelompok dalam masyarakat
9. b. Amerika Serikat
10. d. Mulai memperoleh hak untuk menentukan dalam pemilu
11. b. Kognitif
12. b. Partisipan
13. a. Batal
14. b. Memutus sengketa kewenangan forum negara
15. b. Jawaban 1 dan 3 benar
16. a. Jawaban 1 dan 2 benar
17. d. Jawaban 1, 2, dan 3 benar
18. b. Mengikutsertakan masyarakat
19. b. Sosialisasi politik
20. a. Informal
21. b. Memberikan bunyi dalam pemilu

Subscribe to receive free email updates: