Soal Kekerabatan Sentra Dan Kawasan Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Materi Hubungan Pusat dan Daerah Beserta Jawaban
  1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
    a. Menteri dalam negeri
    b. Gubernur
    c. Bupati/walikota
    d. Camat
  2. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada kawasan otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan sanggup dilakukan melalui ...
    a. Pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
    b. Pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
    c. Peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
    d. Pemberian ajaran dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
  3. Jika distribusi penerimaan kepada kawasan didasarkan pada atau berdasarkan asal sumber penerimaan, maka model korelasi keuangan pusat –daerah yang dipakai adalah...
    a. By origin
    b. By formula
    c. By percentage
    d. Money follow function
  4. Pajak kawasan yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
    a. Pajak kendaraan tidak bermotor
    b. Pajak kendaraan bermotor
    c. Pajak perorangan
    d. Landrente
  5. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada kawasan provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak kawasan provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
    a. Jalan
    b. Pembangunan
    c. Kekayaan
    d. Kendaraan bermotor
  6. Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada kawasan dengan tujuan untuk ...
    a. Memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
    b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
    c. Membiayai kebutuhan pengeluaran kawasan dalam rangka desentralisasi
    d. Menanggulangi keadaan mendesak menyerupai tragedi alam
  7. Sumber pendanaan kawasan yang berasal dari pendapatan orisinil kawasan dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
    a. Alokasi dasar
    b. Kapasitas fiskal
    c. Celah fiskal
    d. Kebutuhan fiskal
  8. Kedudukan kepala kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ialah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala kawasan sebagai alat pemerintah kawasan ialah ...
    a. Pengawas pemerintahan daerah
    b. Penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
    c. Pimpinan kecerdikan politik potensial daerahnya
    d. Pelaksana kekuasaan direktur pemerintah kawasan baik di bidang urusan rumah tangga kawasan maupun kiprah pembantuan
  9. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan kawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memiliki kiprah dan wewenang antara lain ...
    a. Mengadakan penyelidikan
    b. Mengajukan pernyataan pendapat
    c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
    d. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
  10. Pegawai negeri sipil kawasan antara lain bertugas pada instansi ...
    a. Kantor Urusan Agama
    b. Kantor Kepolisian Resort
    c. Dinas Pendidikan
    d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
  11. Setiap penerimaan kawasan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
    a. Penerimaan daerah
    b. Pengeluaran daerah
    c. Pendapatan daerah
    d. Pembiayaan daerah
  12. Pelayanan yang disediakan pemerintah kawasan kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
    a. Rumah sakit
    b. Terminal
    c. Jalan dan pasar
    d. Kartu tanda penduduk
  13. Mekanisme yang dilakukan pemerintah kawasan untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan administrasi sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan kawasan tercapai ialah ...
    a. Pengawasan
    b. Pengendalian
    c. Pemeriksaan
    d. Pembinaan
Jawaban:
  1. c. Bupati/walikota
  2. c. Peningkatan kiprah DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
  3. a. By origin
  4. a. Pajak kendaraan tidak bermotor
  5. d. Kendaraan bermotor
  6. b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
  7. b. Kapasitas fiskal
  8. d. Pelaksana kekuasaan direktur pemerintah kawasan baik di bidang urusan rumah tangga kawasan maupun kiprah pembantuan
  9. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
  10. c. Dinas Pendidikan
  11. d. Pembiayaan daerah
  12. d. Kartu tanda penduduk
  13. b. Pengendalian

Subscribe to receive free email updates: